Jumat, 20/05/2011 19:30 WIB
Ciputra: Pemerintah Kita Memang Tak Diajarkan Entrepreneur
Ade Irawan - detikFinance
Jakarta - Indonesia akan menjadi negara maju jika mengembangkan wirausaha (entrepreneur). Presiden harus mendukung negara Indonesia menjadi negara pengusaha.
"Entah dia (presiden) dari mana, tapi dia harus menyokong program entrepreneur," kata Ciputra ketika ditemui di salah satu mal di daerah Kuningan, Jumat (20/5/2011).
Untuk mewujudkan negara pengusaha, menurut Ciputra, perlu juga dukungan dari berbagai pihak yang juga terkait dengan pemerintahan, seperti gubernur, bupati ,dan aparat terkait. Namun, perlu juga seorang pengusaha sebagai pelaksana program ini.
"Yang melaksanakan ini harusnya entrepreneur. Nah ini nggak ada, kurang. Pemerintah masih kurang, akademisi masih kurang, bisnis masih kurang," jelasnya.
Ciputra menjelaskan, sampai sekarang Indonesia hanya memiliki sekitar 400.000 pengusaha atau hanya 0,18% dari jumlah peduduk Indonesia. Padahal untuk dikatakan sebagai negara maju, perlu mencapai angka 2% untuk pengusaha di sebuah negara.
"Kita 2% cukuplah. Minimum negara maju 2%. Kejar dulu yang 2% ini," imbuhnya.
Jika dibandingkan dengan negara maju lain, Ciputra menilai, Indonesia jelas tertinggal jauh. Singapura sebanyak 7% penduduknya adalah pengusaha yang mampu memberikan pendapatan karyawan disana 15 kali lebih besar dari Indonesia.
"Singapura 7%. Makanya pendapatan dia 15 kali lebih besar. Gaji dia 15 kali dari Anda," candanya sambil menunjuk seorang wartawan.
Lebih lanjut Ciputra menjelaskan, jika negara ini menjadi negara pengusaha, pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan rumah murah untuk masyrakat yang kurang mampu.
"Negara ini mau jadi negara entrepreneur pasti dapat diatasi masyarakat yang ingin punya rumah," pungkasnya.
Bahkan Ciputra juga mengaitkan antara masalah wirausaha dengan kecelakaan Merpati. Menurutnya apabila Indonesia menjadi negara pengusaha tidak akan ada kasus kecelakaan pesawat seperti kecelakaan Merpati.
"Kalau pemerintah entrepreneur tidak ada tuh Merpati jatuh. Sudah jatuh baru bingung siapa yang tandatangani kontrak," guraunya
Ciputra juga bersikap bijak dengan meminta jangan langsung menyalahkan pemerintah karena pemerintah memang tidak memiliki jiwa sebagai seorang pengusaha.
"Jangan mengambinghitamkan perintah dulu. Pemerintah kita memang tidak diajarkan entrepreneur, bagaimana you salahkan dia?," ungkapnya.
Menurutnya seharusnya pengusaha mulai masuk sebagai jajaran pemerintah agar pemerintahan di Indonesia dapat lebih baik. Ciputra mencontohkan pengusaha yang telah masuk ke jajaran pemerintah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Contoh yang entrepreneur itu Fadel Muhammad (menteri kelautan dan perikanan)," jelasnya.
Ciputra: Pemerintah Kita Memang Tak Diajarkan Entrepreneur
Ade Irawan - detikFinance
"Entah dia (presiden) dari mana, tapi dia harus menyokong program entrepreneur," kata Ciputra ketika ditemui di salah satu mal di daerah Kuningan, Jumat (20/5/2011).
Untuk mewujudkan negara pengusaha, menurut Ciputra, perlu juga dukungan dari berbagai pihak yang juga terkait dengan pemerintahan, seperti gubernur, bupati ,dan aparat terkait. Namun, perlu juga seorang pengusaha sebagai pelaksana program ini.
"Yang melaksanakan ini harusnya entrepreneur. Nah ini nggak ada, kurang. Pemerintah masih kurang, akademisi masih kurang, bisnis masih kurang," jelasnya.
Ciputra menjelaskan, sampai sekarang Indonesia hanya memiliki sekitar 400.000 pengusaha atau hanya 0,18% dari jumlah peduduk Indonesia. Padahal untuk dikatakan sebagai negara maju, perlu mencapai angka 2% untuk pengusaha di sebuah negara.
"Kita 2% cukuplah. Minimum negara maju 2%. Kejar dulu yang 2% ini," imbuhnya.
Jika dibandingkan dengan negara maju lain, Ciputra menilai, Indonesia jelas tertinggal jauh. Singapura sebanyak 7% penduduknya adalah pengusaha yang mampu memberikan pendapatan karyawan disana 15 kali lebih besar dari Indonesia.
"Singapura 7%. Makanya pendapatan dia 15 kali lebih besar. Gaji dia 15 kali dari Anda," candanya sambil menunjuk seorang wartawan.
Lebih lanjut Ciputra menjelaskan, jika negara ini menjadi negara pengusaha, pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan rumah murah untuk masyrakat yang kurang mampu.
"Negara ini mau jadi negara entrepreneur pasti dapat diatasi masyarakat yang ingin punya rumah," pungkasnya.
Bahkan Ciputra juga mengaitkan antara masalah wirausaha dengan kecelakaan Merpati. Menurutnya apabila Indonesia menjadi negara pengusaha tidak akan ada kasus kecelakaan pesawat seperti kecelakaan Merpati.
"Kalau pemerintah entrepreneur tidak ada tuh Merpati jatuh. Sudah jatuh baru bingung siapa yang tandatangani kontrak," guraunya
Ciputra juga bersikap bijak dengan meminta jangan langsung menyalahkan pemerintah karena pemerintah memang tidak memiliki jiwa sebagai seorang pengusaha.
"Jangan mengambinghitamkan perintah dulu. Pemerintah kita memang tidak diajarkan entrepreneur, bagaimana you salahkan dia?," ungkapnya.
Menurutnya seharusnya pengusaha mulai masuk sebagai jajaran pemerintah agar pemerintahan di Indonesia dapat lebih baik. Ciputra mencontohkan pengusaha yang telah masuk ke jajaran pemerintah adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Contoh yang entrepreneur itu Fadel Muhammad (menteri kelautan dan perikanan)," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar